Sosial

Sosial

Korupsi, Jalan Pendek Menuju Penjara


identitasnya masing-masing. Mulai dari nama, kesalahan serta berapa lama mereka harus menjalani hukuman. Mereka itu semua menjadi penghuni penjara atas kesalahan yang sama, yaitu korupsi. Jumlah uang yang dikorupnya bervariasi. Tetapi tidak ada yang kurang dari satu milyard. Bahkan beberapa di antaranya sampai puluhan milyard. Pejabat daerah, apalagi bupati atau wali kota, dulu tidak pernah ada yang sampai masuk penjara. Kalau pun ada, jumlahnya tidak sebanyak sekarang. Penjara dulu lebih banyak diperuntukkan bagi para pencuri, perampok, pembunuh, pezina atau merebut isteri orang dan sejenisnya. Dan mereka itu, umumnya berasal dari strata sosial menengah ke bawah. Orang dipenjara, ketika itu secara psikologis mungkin tidak terlalu dirasakan sebagai sesuatu yang amat berat. Dulu, jika pun ada pejabat masuk penjara, umumnya terkait dengan kasus-kasus politik, bukan karena mengambil uang negara seperti sekarang ini. Melihat foto-foto yang terpampang di media massa yang dibaca oleh sekian banyak orang, akan melahirkan pandangan yang berbeda-beda. Sebagian bisa saja senang, biasa-biasa saja dan bahkan tidak sedikit mungkin yang sedih. Pandangan yang berbeda itu diakibatkan oleh perhatian yang berbeda, untung rugi dan juga kedekatan kepada yang bersangkutan tidak sama. Pihak-pihak yang senang terhadap kejadian itu, mungkin karena merasa bahwa keadilan harus ditegakkan. Siapapun yang salah harus dihukum, sekalipun mereka itu adalah bupati atau walikota. Demi keadilan, maka siapapun yang mengambil hak-hak orang lain, apalagi rakyat banyak maka harus diberi sanksi. Tidak boleh penjara hanya diperuntukkan bagi orang kecil sebagaimana yang terjadi selama ini. Orang besar pun harus menempati tempat itu jika mereka melakukan kesalahan. Hukum harus berlaku untuk semua. Maka, dengan beberapa bupati atau wali kota dimasukkan ke penjara, berarti prinsip-prinsip keadilan dan kesamaan semua orang di hadapat hukum sudah ditegakkan, sehingga mereka menjadi senang. Bisa jadi ada orang yang prihatin. Rasa prihatinan itu muncul karena berbagai perasaan dan alasan. Tatkala ada seorang kepala daerah masuk penjara, maka pertanyaan mendasar muncul, misalnya bukankah mereka itu sesungguhnya semula adalah orang baik, hingga diajukan oleh DPRD atau dipilih oleh rakyat, sehingga akhirnya terpilih menjadi bupati. Keberhasilan seseorang menduduki jabatan itu sudah melewati proses sekian banyak, tahap dan seleksi yang ketat, sehingga akhirnya lulus dan menduduki jabatan tertinggi di daerahnya itu. Mereka dipilih karena dianggap cakap, pintar bergaul, dan bahkan juga berperangai baik, sehingga layak dijadikan contoh atau ditauladani. Selain itu, keprihatinan muncul, karena bupati atau walikota bukan sebatas kepala daerah, melainkan juga dianggap sebagai orang tua, sesepuh, tauladan, reference person, dan bahkan juga kebanggaan. Biasanya bupati atau walikota di daerah yang bersangkutan, tidak saja dihormati tatkala mereka berkuasa bahkan juga berlanjut setelah mereka tidak menjabat. Mereka akan dihormati karena umurnya, pengalaman dan pikiran atau kearifannya. Kapan pun mereka akan tetap menjadi kekayaan bagi rakyatnya. Ia akan menjadi buku hidup yang setiap saat bisa dipelajari atau dibaca. Karena itulah mereka itu dibanggakan. Oleh karena itu tatkala kekayaan, bacaan atau buku berupa pemimpin yang selama itu dianggap baik, tetapi kemudian ternyata terbukti jelek, maka mereka akan kehilangan, ialah kehilangan bacaan, buku atau reference yang bagus itu. Itulah sebabnya, jika ada sebagian masyarakat yang merasa prihatin, tidak aneh dan tidak perlu disalahkan. Perasaan lainnya adalah sedih yang mendalam, susah, malu. Semua perasaan itu bercampur satu sama lain. Mereka yang merasakan itu tentu jumlahnya tidak sedikit. Yaitu isteri, anak-anaknya, keponakannya, menantu, besan, keluarga dekat dan keluarga jauh, simpatisan dan orang-orang yang selama ini diuntungkan dan bahkan juga para pengagumnya. Kita tidak bisa membayangkan, bagaimana perasaan isteri atau anak dan keluarga dekat, melihat suami atau bapaknya terkena musibah seperti itu. Sebelum dipenjara, mereka dihormati, disanjung, diakui, disayangi, kata-katanya didengarkan dan bahkan dijadikan pedoman, nasehat, kemudian akhirnya menjadi orang yang disisihkan, dimasukkan penjara. Para keluarga dekat mereka itu jelas akan malu, sedih dan susah. Setiap saat mereka pasti berusaha melupakan peristiwa itu. Usaha itu tentu sulit dilakukan, karena di mana-mana selalu dijadikan bahan perbincangan. Bisa jadi mereka akan takut jika peristiwa yang menimpa suami, ayah atau keluarganya itu dibicarakan dalam pertemuan, yang mereka itu sedang hadir di tempat itu. Oleh karena itu, tidak sedikit, keluarga mereka terpaksa mengisolasi diri tidak mau bergaul, khawatir perasaannya terganggu. Seorang tokoh daerah yang dipenjara, karena korupsi, lain jika dipenjara atas alasan lain, misalnya karena kasus politik atau sebuah perjuangan. Jika diskripsi ini benar, maka sesungguhnya yang merasa menderita dengan masuknya para bupati/walikota ke penjara, tidak saja yang bersangkutan, tetapi adalah keluarga besarnya. Sehingga, kalau penjara itu dimaksudkan sebatas menjadikan pelaku salah menjadi jera, maka penderitaan itu sesungguhnya sempurna, baik mereka yang sedang di dalam penjara maupun keluarganya yang berada di luar penjara. Akhirnya, dari peristiwa yang menyedihkan itu, hal yang perlu direnungkan adalah bahwa jumlah mereka yang ikut menderita karena peristiwa itu ternyata sedemikian banyak. Atas peristiwa itu, pertanyaan yang seringkalai menggoda adalah, apakah semua itu semata-mata karena perilaku buruk yang bersangkutan, atau karena sistem pemerintahan daerah selama ini yang rentan melahirkan perilaku tercela itu. Jika alternatif jawaban kedua yang lebih mendekati kebenaran, maka bisa dimaknai bahwa sesungguhnya posisi-posisi terhormat itu hanyalah merupakan jalan pendek menuju penjara. Sehingga, agar tidak terlalu banyak korban, maka sistem itu harus segera direformasi. Jika sebatas menjadi bupati atau walikota saja harus mengeluarkan uang milyaran rupiah, sementara gaji resmi mereka -----jika dihitung satuan juta, cukup menggunakan sepuluh jari, maka tidak ada jalan lain, agar uang kampanye dan biaya politik segera kembali, maka caranya hanyalah dengan korupsi itu. Jika logika ini benar, maka mudah dipahami bahwa mereka yang korup dan dipenjara itu sesungguhnya hanyalah ingin mencari kembalian modal yang sebelumnya telah dikeluarkan untuk mendapatkan jabatan itu. Cukup sepele kaan ? Allahu a’lam

Penulis : Prof DR. H. Imam Suprayogo

.

Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang