Sosial

Sosial

Fenomena Peningkatan Popularitas Santri


tidak semua muslim memilih partai politik yang berlabelkan Islam. Atau, tidak semua muslim mengkaitkan antara berpolitik dan beragama. Data tersebut menunjukkan, betapa banyak orang yang jika ditanya beragama Islam, tetapi tatkala memilih partai politik, mereka tidak memilih yang berlabelkan Islam. Antara beragama dan berpartai politik, tidak sedikit orang yang membedakannya. Kategorisasi tentang keagamaan dan sekaligus dikaitkan dengan afiliasi politik ternyata tidaklah selalu tepat. Menyebut partai Islam misalnya, seolah-olah yang lain bukan Islam. Padahal kenyataannya tidak begitu. Sebuah partai yang tidak pernah dikenali membawa-bawa nama agama, tetapi tidak sedikit didukung oleh penganut agama yang taat. Karena itu kategorisasasi dengan menyebut partai agama dan bukan, ternyata tidak terlalu tepat. Zaman orde baru dulu, jika PPP disebut partai Islam maka seolah-olah di Golkar dan di PDI, tidak ada yang beragama Islam. Padahal, semua tahu bahwa Golongan Karya ketika itu memiliki tradisi yang sangat kentara ke Islamannya. Tradisi itu misalnya, sema’an al Qur’an, buka bersama, tarweh keliling, umrah atau haji para pejabat bersama-sama ulama’ atau kyai. Selain itu di Golkar juga ada GUPPI, MDI, al Hidayah dan lain-lain. Semuanya itu, bernuansa Islam. Demikian juga di PDI, tidak sedikit tokoh Islam dan kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islam yang dikembangkan di lingkungan partai politik itu. Bahkan, menurut pengamatan saya, nuansa Islam menjadi semakin semarak di Indonesia bukan saja digerakkan oleh partai politik yang tidak menggunakan label Islam, tetapi juga oleh lainnya. Proses itu adalah sebagai berikut. Bahwa sebelum tahun 1970 an, partai politik berjumlah cukup banyak. Para tokoh Islam ketika itu berada dan sekaligus memimpin partai politik yang berlabelkan Islam. Selanjutnya, sejak awal tahun 1970 an, pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Soeharto melakukan kebijakan politik berupa restrukturisasi partai politik, dari multi partai menjadi dua partai politik-----PPP dan PDI, dan Golkar. Tatkala dilakukan kebijakan restrukturisasi partai politik itu, tidak sedikit tokoh Islam, dengan berbagai cara, mereka dimasukkan ke Golkar. Sejak itu, banyak dikenal kyai atau ulama yang tidak lagi berada di partai politik Islam, melainkan di Golkar. Fenomena ini, ketika itu memang sama sekali terasa baru. Restrukturisasi partai politik ketika itu, benar-benar mengakibatkan pola hubungan antara ulama dan kyai di satu pihak dengan pemerintah menjadi berubah. Dulu para ulama atau kyai yang selalu berada dan bahkan memimpin partai politik yang berlabelkan Islam, maka sejak itu berubah menjadi lebih dekat dengan pemerintah setelah masuk Golkar ini. Siapa menggerakkan siapa, rasanya tidak perlu diperbincangkan. Akan tetapi sejak itu, tatkala di Golkar ada kegiatan buka bersama di bulan Ramadhan, tarweh keliling, acara sema’an, umrah dan haji, maka di sana selalu ada pejabat pemerintah dan juga kyai atau ulama’. Penguasa di berbagai tingkatan, mulai dari lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur dan bahkan sampai di pusat pemerintahan negeri ini selalu terjalin hubungan dekat antara ulama atau kyai dengan penguasa. Para pejabat dalam berbagai kegiatan keagamaan, yang di sana ada ulama dan kyai, dipandang tidak tepat kalau mereka tidak hadir mengikutinya. Artinya antara elite agama dan elite kekuasaan menjadi sedemikian dekatnya. Memang tidak semua kyai atau ulama’ masuk Golkar. Masih banyak di antara mereka yang berafiliasi di partai politik yang berlabelkan Islam. Saya melihat kedekatan kedua jenis elite itu -----elit agama dan elit kekuasaan, melahirkan sebuah proses santrinisasi di tanah air ini yang sangat siginifikan. Bisa jadi pada fase awal, para pejabat yang mengikuti kegiatan ulama dan kyai dalam kegiatan sema’an al Qur’an, tarweh keliling, buka bersama, umrah dan haji, sebatas untuk memberikan apresiasi pada tokoh agama Islam itu. Akan tetapi, lama kelamaan setelah berlangsung lama maka menjadi kebiasaan, rupanya menjadi sesuatu yang dirasakan sebagai bagian dari hidup mereka. Maka, kemudian lahirlah fenomena baru, berupa para pejabat dekat dengan kegiatan keagamaan. Itu adalah merupakan fenomena baru, yang jarang terjadi pada masa sebelumnya. Lebih dari itu, bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya bersifat paternalistik. Sebagai sifatnya yang paternalistik itu, mereka suka meniru apa saja yang dilakukan oleh elite penguasanya. Tatkala bupati atau wali kotanya naik haji, maka bawahannya merasa belum sempurna jika belum melakukan hal yang sama, yaitu haji. Tatkala Pak Harto dan Ibu Tien Soeharto naik haji, maka haji menjadi sesuatu yang sangat dicita-citakan oleh semua. Maka para pejabat, mulai tingkat pusat, gubernur, bupati, dan berbagai instansi, ramai-ramai naik haji. Demikian pula, tatkala Pak Harto (alm) membuka muktamar Muhammadiyah di Banda Aceh dan dalam pidatonya menyebut bahwa dirinya adalah anak didik Muhammadiyah, dilahirkan dari keluarga Muhammadiyah dan sedang bertugas memimpin pembangunan bangsa, maka disambutlah pidato itu dengan sukacita warga Muhammadiyah dalam waktu yang amat panjang. Demikian pula tatkala Ibu Tien Soeharti wafat, kemudian diselenggarakan acara tahlilan di istana, maka sejak dari kantor Gubernur hingga kantor desa diselenggarakan tahlilan. Tahlil menjadi fenomena yang amat semarak, sampai-sampai nada suara tahlil KH.Qosim Nurseha, pemimpin tahlil di istana kemudian ditiru dan akhirnya menjadi model suara yang diikuti oleh kegiatan yang sama di seluruh tanah air. Fenomena tersebut, menurut penglihatan saya merupakan sebuah proses terjadinya santrinisasi di Indonesia, yang luar biasa cepatnya. Orang yang sebelumnya tidak pernah datang ke masjid, maka setelah mengikuti tarweh keliling berkali-kali, sema’an al Qur’an, berbuka puasa bersama denganpara kyai dan ulama’ serta sekaligus para pejabat, apalagi mereka juga ikut-ikutan mengenakan surban, maka segera menambah dan bahkan memperteguh identitas diri mereka sebagai bagian dari kelompok santri. Mereka tidak berpikir lagi, apakah dengan kesantrian mereka lalu harus beralih ke partai Islam, PPP ketika itu. Tentu tidak. Mereka tetap di Golkar, tetapi menjadi santri. Padahal, sebelumnya lebih tepat jika mengikuti konsep Clofford Geertz, mereka disebut sebagai kelompok abangan. Pertanyaan selanjutnya, apakah proses santrinisasi itu sebagai produk dari proses disengaja atau tidak, rasanya tidak perlu dicari jawabnya. Akan tetapi, jika kita semua merasa bertanggung jawab untuk mengajak semua menjadi santri, maka ternyata jalan itu tidak harus dilalui melalui partai politik yang berlabelkan Islam. Mengajak atau dalam bahasa agama, disebut berda’wah, maka ternyata belajar dari kasus tersebut di muka, yang justru lebih efektif, lewat cara mendekat dan bukan memisahkan. Sebagaimana tatkala kita membujuk anak kecil, agar ia mau makan, maka cara yang tepat ia digendong dan disuapi, bukannya lalu ditinggal begitu saja. Maka, boleh sajalah para tokoh Islam, ----- kyai, ulama, cendekiawan muslim, memilih berada di partai Islam, akan tetapi dalam usaha berdakwah, tatkala mereka yang berada di partai politik yang bukan berlabelkan Islam, justru bisa jadi lebih sukses mendapatkan pengaruh yang signifikan. Proses santrinisasi di tanah air yang terjadi pada beberapa puluh tahun terakhir sebelum reformasi, tergambar seperti itu, justru melalui partai yang bukan berlabelkan Islam. Allahu a’lam.

Penulis : Prof DR. H. Imam Suprayogo

.

Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang