Sosial

Sosial

Pernah Menjadi Universitas Islam Indonesia Sudan (UIIS) Malang

Akan tetapi bisa saja orang menyebutnya, bahwa status sebagai UIIS itu tidak resmi. Karena memang peresmian itu tidak didasarkan atas Surat Keputusan Presiden sebagaimana perguruan tinggi negeri pada umumnya. Perguruan tinggi negeri di Indonesia selalu didasarkan atas Surat Keputusan Presiden. Ketika peresmian itu Surat Keputusan Presiden belum terbit, sekalipun usulannya sudah diajukan. Peresmiannya baru berdasar atas surat keputusan Menteri Agama. Namun secara tergesa-gesa diresmikan karena menyesuaikan kunjungan resmi Wakil Presiden Sudan ke Indonesia. Saya selaku pimpinan STAIN Malang ketika itu tidak begitu mempedulikan status itu. Saya gembira saja atas perubahan itu. Yang penting kampus ini telah berubah menjadi universitas, dan memiliki kewenangan membuka berbagai program studi yang luas, tidak sebagaimana selama ini hanya beberapa saja yang dijinkan. Selain itu, menurut hemat saya, status perguruan tinggi sudah cukup didasarkan atas Surat Keputusan Menteri Agama, sebagaimana status perguruan tinggi swasta, yang biasanya hanya didasarkan atas Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi di lingkungan Diknas dan Direktorat Jendral Pendidikan Islam bagi perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Surat Keputusan Menteri Agama tentang berdirinya UIIS tersebut sudah saya anggap cukup. Jika SK itu dianggap lemah dan kemudian tidak diakui, maka tokh sebagaimana sebelumnya sudah memiliki status sebagai STAIN Malang. Bagi saya hal itu tidak sulit mempertanggung-jawabkannya. Apalagi keputusan perubahan itu juga diambil oleh pejabat Negara, yaitu Menteri Agama. Dan jika saja nanti dibatalkan--menurut pikiran saya-- akan bisa dijadikan alat penekan pemerintah agar dengan serius tetap mengusahakan menjadi Universitas Islam Negeri sebagaimana yang diinginkan semula. Akan tetapi memang dikemudian hari timbul masalah. Status itu tidak diakui, termasuk oleh para pejabat di lingkungan Departemen Agama sendiri. Direktur Perguruan tinggi Islam, yang ketika itu dijabat oleh Dr. Arief Furqon, termasuk orang yang tidak mengakui perubahan itu. Padahal, pada acara peresmian itu, di antaranya dikomando olehnya. Sebagai pejabat bawahan Menteri Agama yang membidangi Perguruan Tinggi Agama Islam, ketika peresmian dia juga hadir. Bahkan, beberapa hari setelah peresmian ia hadir ke UIIS Malang dan memberikan arahan resmi, bagaimana langkah-langkah yang seharusnya diambil untuk membesarkan UIIS di hadadapan para pimpinan universitas. Setelah diresmikan perubahan kelembagaan oleh dua Wakil Presiden, saya segera melakukan penyesuaian, baik yang terkait dengan identitas universitas maupun administrasi secara keseluruhan. Terkait dengan identitas misalnya, kami mengubah lambang-lambang, seperti stempel, bendera universitas, kop surat dan lain-lain. Hanya saja, karena Surat Keputusan Presiden tentang UIIS belum terbit, maka hal yang berkenaan dengan keuangan, masih menggunakan identitas lama, yaitu STAIN Malang. Seperti daftar usulan gaji, pengajuan keuangan ke KPKN dan lain-lain masih menggunakan identitas lama. Akan tetapi hal-hal lainnya, seperti penyebutan jurusan dan bahkan juga fakultas, termasuk juga kertas kop dan stempel yang bukan urusan keuangan sudah menggunakan identitas Universitas Islam Indonesia Sudan. Sebagaimana dikemukakan di muka, surat menyurat resmi sudah menggunakan nama UIIS, termasuk surat-menyurat ke Departemen Agama di Jakarta. Atas kebijakan itu saya pernah dipanggil oleh Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam --sekarang Dirjen Pendidikan Islam, ditegur karena telah menggunakan identitas itu. Ketika itu saya menjawab dengan ringan, bahwa STAIN Malang sudah diresmikan oleh Wakil Presiden. Saya katakan kepada Dirjen ketika itu, bahwa di Indonesia ini apa saja yang diresmikan oleh pejabat, mulai dari lurah, camat, bupati atau wali kota, Gubernur, dan apalagi oleh Wakil Presiden, maka oleh masyarakat sudah dianggap resmi. Saya katakan bahwa sejak diresmikan UIIS oleh Wakil Presiden itu --dan umumnya masyarakat Jawa Timur mengetahuinya, maka oleh masyarakat dianggap resmi. Semua pejabat daerah di Jawa Timur, karena hadir dalam peresmian itu, menyebutkan STAIN Malang menjadi UIIS. Demikian pula jika mereka mengirim surat, sudah menyebut sebagai UIIS dan bukan STAIN lagi. Saya juga dipersalahkan, karena setiap berkirim surat baik ke Direktur, Dirjen, Sekjen dan bahkan juga ke Menteri Agama, selalu menyebut sebagai Rektor UIIS dan dengan stempel UIIS pula. Saya ditanya ketika itu oleh Dirjen, siapa yang mengangkat saya sebagai Rektor. Saya menjawabnya dengan ringan. Bahwa sejak diresmikan oleh Wakil Presiden, maka apa saja terkait dengan sekolah tinggi ini, telah berubah. Jika sebelumnya papan nama di depan kampus tertulis STAIN Malang, maka telah diubah menjadi UIIS Malang. Mahasiswa STAIN Malang, pegawai STAIN Malang dan dosen STAIN Malang, sejak diresmikan maka berubah menjadi mahasiswa, pegawai dan dosen UIIS Malang. Saya katakana, semua secara resmi telah berubah. Jika semua sudah berubah seperti itu, maka pimpinannya pun juga berubah, yaitu sebelumnya pimpinan STAIN Malang berubah menjadi Pimpinan UIIS Malang. Ketua STAIN Malang berubah menjadi Rektor UIIS Malang. Dengan gaya kelakar yang juga kemudian saya jawab dengan kelakar pula, Dirjen menanyakan, tentang siapa yang mengangkat saya sebagai Rektor UIIS. Saya juga menjawabnya dengan ringan, bahwa semestinya yang mengangkat saya sebagai Rektor UIIS adalah presiden atas usul Dirjen melalui Menteri Agama. Akan tetapi karena proses itu tidak dijalankan, maka terpaksa saya mengangkat diri saya sendiri menjadi Rektor. Atas jawaban itu Dirjen tertawa, tetapi juga kelihatan bingung menghadapi sikap-sikap saya seperti itu. Saya katakana kepadanya dalam pertemuan itu, bahwa tidak mungkin saya menyebut diri saya sebagai Ketua STAIN karena lembaganya telah berubah menjadi UIIS. Selain itu, saya juga akan dianggap salah menyebut sebagai ketua, jika lembaganya telah berubah menjadi universitas. Tidak ada universitas dipimpin oleh ketua. Pimpinan universitas selalu disebut sebagai rektor. Dirjen ketika itu tidak mau kalah, memerintahkan saya agar tetap menyebut sebagai ketua STAIN Malang. Saat itu pula juga saya nyatakan, saya menolak perintah itu. Saya akan mengikuti perintah itu jika ada pembatalan SK Menteri Agama tentang perubahan status perubahan kelembagaan itu dan juga diterbitkan surat resmi pembatalan peresmian oleh Wakil Presiden. Permintaan saya tidak akan dipenuhi, karena memang tidak ada sejarah atau peraturan tentang itu. Hanya terasa aneh, karena dianggap berani membantah atasan itu, saya kemudian mendapatkan hukuman, berupa DP3 saya diturunkan drastis, angkanya menjadi tidak pantas sebagai orang yang gigih memperjuangkan pengembangan kelembagaan. Namun hukuman itu tidak pernah saya rasakan sebagai beban. Hukuman itu saya terima sebagai bagian dari risiko sebuah perjuangan. Apa yang saya lakukan ketika itu --misalnya mengubah status ketua STAIN sebagai rektor, surat menyurat dengan identitas universitas dan seterusnya-- bukan berarti saya tidak paham birokrasi. Itu semua saya lakukan, hanyalah sebagai bentuk tekanan pada para pejabat Departemen Agama, agar mereka segera bertindak memperbaiki kesalahannya. Dengan menempuh cara itu saya hanya ingin menunjukkan konsistensi dalam berjuang dan mendorong agar para pejabat Departemen Agama bertanggung jawab atas semua kesalahan yang telah dilakukan. Selain itu, saya sesungguhnya juga paham bahwa perubahan menjadi UIIS secara rasional sulit dikembangkan. Akan tetapi, perubahan itu akan saya jadikan momentum untuk merubah STAIN Malanag menjadi Universitas Islam Negeri sebagaimana niat semula. yakni STAIN Malang. Saya tahu bahwa perubahan sekolah tinggi menjadi universtas di lingkungan Departemen Agama sangat sulit ditempuh. Oleh sebab itu momentum itu sengaja saya manfaatkan sebagai kesempatan emas untuk mengubah sekolah tinggi menjadi universitas. Dan akhirnya ternyata benar, selang beberapa tahun kemudian usaha itu berhasil, STAIN Malang berubah menjadi UIN Malang secara resmi. (bersambung besok)

Penulis : Prof DR. H. Imam Suprayogo

Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Rekomendasi Artikel: