Sosial

Menggerakkan Dengan Contoh Pengorbanan

Berbeda dengan dahulu, saat ini semua kegiatan harus digerakkan lewat ongkos. Sampai-sampai peserta demo saja harus diongkosi. Jika tidak ada bayaran, maka demo juga tidak akan jalan. Bahkan kabarnya, akhir-akhir ini bayaran itu sudah ditentukan. Para peserta demo tidak mau hanya dibayar seikhlasnya. Tidak berbeda dengan itu adalah kegiatan kampanye pemilu, juga harus menggunakan uang. Dahulu, kegiatan arak-arakan seperti itu, semua pesertanya membiayai sendiri. Mulai dari biaya transportasi dan bahkan jika harus menyewa mobil, maka semua itu dibayar dengan cara patungan dari para pesertanya, sekalipun mereka tidak menjadi caleg. Sekarang ini, apalagi kampanye pemilu, tidak ada yang gratis. Para peserta pawai, kabarnya tidak mau ikut jika tidak disediakan uang saku, uang makan plus pengganti biaya beli bensin. Sebatas diberi kaos bergambar partai atau foto caleg, dianggap tidak cukup. Kaos memang masih tetap perlu, tetapi uang lebih penting lagi. Selain itu, jumlah uang saku juga harus ditentukan. Menurut informasi, setiap peserta kampanye di berbagai tempat, tarifnya tidak akan kurang dari Rp. 50.000,- sehari. Oleh karena itu, jika kampanye partai politik ingin menerjunkan 1000 peserta, maka tinggal menghitung berapa besarnya dana yang diperlukan. Agak berbeda dengan itu, ketika memulai membangun STAIN Malang, awal tahun 1998 ternyata bergotong royong sebagaimana tradisi di pedesaan itu masih berhasil saya lakukan. Tatkala memulai membangun Ma’had Sunan Ampel al Aly, STAIN/UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, saya memulai dengan menggunakan dana hasil urunan dari para dosen, karyawan dan wali mahasiswa. Dana itu dengan mudah berhasil dikumpulkan, karena mereka mendengar, bahwa pimpinannya memberi contoh dan atau mengawali gerakan pengumpulan dana itu. Setelah pembangunan berlangsung, dan kemudian Departemen Agama tahu, maka akhirnya Lembaga Pemerintah ini juga ikut memberikan bantuan. Demikian pula, ketika pembangunan gedung Ma’had sudah selesai, ------kira-kira mampu menampung 1500 mahasiswa, maka dibangun pula rumah dinas para kyai. Selanjutnya lagi-lagi, saya sebagai pimpinan STAIN Malang memulainya memberikan apa yang saya punyai untuk membangun rumah dinas itu. Selanjutnya, beberapa teman ------sekalipun bukan warga kampus, menyumbang dengan jumlah yang tidak sedikit dan bahkan beberapa di antaranya tidak mau membayar patungan, melainkan membayar sendiri untuk harga satu rumah. Ada delapan rumah kyai berhasil dibangun dengan cara seperti itu. Seperti pembangunan gedung sebelumnya, para dosen, karyawan dan bahkan beberapa wali mahasiswa ikut berpartisipasi menyumbang seikhlasnya. Masih terkait penyelesaian persoalan kampus, yakni ketika itu ------di awal tahun 1998, ada program untuk menertibkan perumahan dinas. Beberapa rumah dinas yang sesungguhnya jumlahnya tidak seberapa, para penghuninya sekalipun sudah pensiun dan bahkan sudah wafat, keluarganya masih menempatinya. Mereka belum bersedia pindah dengan berbagai alasan. Fenomena seperti itu ternyata juga terjadi di berbagai instansi pemerintah dan juga perguruan tinggi negeri pada umumnya. Bahkan problem penertiban perumahan dinas tersebut, di berbagai instansi tidak kunjung selesai hingga sekarang. Akhir-akhir ini dengan isu gerakan KPK memberantas korupsi, banyak Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri merasa kesulitan menertibkan perumahan dinas dosen dan karyawan. Dosen dan karyawan yang sudah sekian lama menempati perumahan dinas, sedangkan mereka sudah pensiun atau bahkan PNS yang bersangkutan sudah meninggal, keluarganya masih menempati rumah dinasnya. Sekalipun penghuni rumah dinas sudah punya rumah sendiri, tetapi tidak mau pindah, atau bahkan rumah tersebut disewakan kepada pihak lain. Gejala seperti ini ada di mana-mana, sehingga membuat repot para Rector PTN di mana-mana. Menertibkan para penghuni rumah dinas seperti itu tidak cukup hanya melalui teguran, surat edaran pimpinan, tetapi rupanya memerlukan campur tangan pihak KPK segala. Bahkan anehnya, di beberapa tempat Pimpinan PTN, agar mereka pindah, harus memberikan konpensasi, yakni harus mengeluarkan dana pengganti sekaligus ongkos kepindahannya. Tentu saja, cara ini harus didahului oleh proses tawar menawar. Biaya konpensasi kepindahan tersebut menurut informasi juga tidak kecil. Di beberapa tempat, kabarnya, memindahkan dosen seperti itu juga tidak mudah. Sebab, tatkala para penghuni rumah dinas mau pindah setelah mendapatkan dana konpensasi, maka Rektor juga dituntut oleh para dosen lain yang selama itu tidak mendapatkan perumahan. Tuntutan itu didasarkan atas logika keadilan. Jika para penghuni rumah dinas yang sudah sekian lama, tatkala meninggalkannya masih akan mendapatkan sejumlah uang, maka para dosen yang selama itu tidak mendapatkan fasilitas apa-apa, seharusnya juga mendapatkan uang sebagai pengganti rumah dinas. Rektor perguruan tinggi negeri tidak akan mudah mengatasi persoalan tersebut, apalagi dalam keadaan dana yang tersedia jumlahnya terbatas. Pengalaman di STAIN Malang dalam menertibkan rumah dinas, yang dilakukan sekitar tahun 1999 – 2000 tidak sesulit itu. Kebetulan di antara penghuni rumah dinas tersebut terdapat seorang karyawan yang sudah pensiun, tetapi memang belum memiliki rumah sendiri. Sehingga, jika ia harus pindah, maka tidak akan ada yang dituju. Melihat kenyataan itu, secara pribadi pimpinan membelikan rumah sederhana tetapi sangat layak dan cukup untuk ditempati bersama keluarganya. Rumah tersebut diberikan kepadanya dan menjadi hak miliknya. Pensiunan yang sudah sekian lama menempati rumah dinas tersebut, menerima tawaran itu dan segera meninggalkan rumah dinasnya. Sekalipun tidak dikomunikasikan kepada siapapun, berita tentang cara yang ditempuh pimpinan kampus ini segera tersebar. Ternyata, strategi itu mampu menyadarkan semua penghuni rumah dinas lainnya. Mereka segera meninggalkan rumah dinasnya, tatkala merasa sudah tidak berhak menempati, tanpa menunggu pesangon yang diterimanya. Dari beberapa pengalaman tersebut di muka, sesungguhnya dapat diperoleh kesimpulan bahwa tidak selalu menggerakkan orang harus ditempuh melalui uang. Sentuhan-sentuhan perasaan yang diberikan secara tepat, justru menjadi kekuatan untuk menggerakkan orang. Ternyata orang tidak saja bisa digerakkan melalui logika atau melalui kalkulasi untung rugi dengan mendasarkan akal sehatnya, tetapi ternyata juga bisa digerakkan melalui sentuhan-sentuhan hati, apalagi dengan contoh, ketauladanan dan keikhlasan atau ketulusan hati. Pelajaran lainnya yang dapat diperoleh dari beberapa contoh tersebut, ialah bahwa pemimpin akan berhasil menjalankan tugasnya manakala ada kesediaan untuk berkorban. Siapapun yang mau berhasil dalam berjuang, harus ada kesediaan untuk berkorban. Berjuang dan berkorban harus menyatu dalam kata dan tindakan. Siapapun, sebagai anak buah atau pihak yang dipimpin akan mengikuti pemimpinnya, jika pemimpin itu juga bersedia melakukan apa saja sebagaimana yang dikehendaki terhadap anak buahnya. Pendekatan kalkulatif, imbalan material, upah, konpensasi dan seterusnya memang mudah dilakukan, tetapi selalu saja hal itu harus melalui proses panjang dan selalu berbiaya mahal. Berbeda dengan pendekatan itu, ialah contoh-contoh kesediaan berkorban yang diberikan oleh pimpinan, ternyata mampu menggerakkan banyak orang. Cara ini hasilnya lebih efektif dan murah. Selain itu dengan cara-cara seperti itu, juga sekaligus menghilangkan kecurigaan antar sesama, menghindarkan rasa diperlakukan tidak adil, menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan, dan yang tidak kalah pentingnya dari itu semua, -----sebagaimana yang digalakkan selama ini, adalah sekaligus mencegah penyelewenangan atau tindak korupsi. Orang tidak akan mau mengambil, apalagi secara diam-diam, manakala sehari-hari diajak memberi. Gerakan memberi sesungguhnya sekaligus memiliki kekuatan untuk mencegah dari perbuatan mengambil. Islam mendorong umatnya untuk melakukan gerakan memberi dan bukan menerima. Tangan di atas, kata Nabi, dipandang lebih mulia daripada tangan di bawah. Sebagai umatnya yang merasa taat, kita semestinya berbahagia tatkala tangan kita sedang berposisi di atas, dan bukannya gembira tatkala menerima dan selalu ada di bawah. Namun, ternyata gerakan memberi pun memerlukan contoh dari para pimpinannya. Wallahu a’lam.

Penulis : Prof DR. H. Imam Suprayogo

Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Add comment


Go to top