Umum

Umum

FIQIH NU

FIQIH NU



Dalam struktur  organisasinya NU  memiliki suatu Lembaga Bahtsul Masail (LBM). Sesuatu namanya Bahtsul Masail, yang berarti pengakajian terhadap masalah-masalah agama.
Kita maklum, bahwa dari berbagai ilmu pengetahuan agama, fiqih merupakan pengetahuan yang dipandang penting, termasuk bagi ormas NU. Fiqih diposisikan sebagai ratu ilmu pengetahuan.  Sebab fiqih merupakan petunjuk bagi seluruh perilaku dan penjelas apa yang boleh dan apa yang tidak  boleh.  Fiqih  merupakan  tuntunan  praktis  dalam  mempraktekkan agama dalam berbagai bidang kehidupan, dari soal beribadah hingga berpolitik. Kedudukan fiqih sebagai unsur penting dalam membentuk struktur nilai dan pranata sosial ini, menempatkannya dalam posisi yang strategis bagi upaya perubahan. Maka untuk melakukan transformasi di lingkungan NU mesti dibarengi dengan transformasi tradisi pemikiran fiqih baik  kerangka  teoritis (ushul  fiqh)  maupun kaidah-kaidah fiqih  (qawaidul fiqhiyah).
Di sinilah posisi penting dari LBM, yakni untuk menjawab berbagai permasalahan keagamaan yang dihadapi warga Nahdhiyin. Munculnya lembaga ini karena adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam praktis (‗amaly) bagi kehidupan sehari-hari yang mendorong para ulama dan intelektual NU untuk mencari solusinya dengan melakukan bahtsul masail.
Pada mulanya Bahtsul Masa'il dilaksanakan setiap tahun, yaitu pada

Muhkmatamar I sampai dengan Muhkmatamar XV (1926 - 1940). Namun karena keadaan yang kurang stabil    berkaitan dengan meletusnya perang dunia II, maka  pelaksanaan bahtsul masa‘il juga tersendat-sendat mengiringi tersendatnya Muktamar.
 
HM.    Cholil    Nafis,    salah    satu    pengurus    besar    NU    pernah menerangkan, bahwa dalam perkembangannya sebagai wadah ilmiah NU dalam mencari solusi setiap probleb hukum Islam yang dihadapi oleh masyarakat di bagi dalam tiga periode.
Pertama,    periode    ta‟sis    (pembentukan). Peride    ini    dimulai    sejak

berdirinya NU dan dipraktekkan setelah beberapa bulan berikutnya sampai tahun 1990-an. Pembentukan bahtsul masa‘il  merupakan pelembagaan dan formalisasi kegiatan yang merupakan bagian dari proses pelaksanaan fungsi tradisional para kyai pesantren sebagai simbol otoritas keagamaan atas permasalahan keagamaan aktual (masa‟il diniyyah waqii‟iyyah) yang diajukan masyarakat atau pribadi yang menjadi unsurnya.
Kedua,  periode tajdid  (pembaharuan).  Periode  ini  dimulai  dengan

keputusan    Musyawarah    Nasional    tahun    1992    di    Lampung        yang memutuskan    tentang    metode    pengambilan        (istimbath)        hukum    untuk mengatasi kebuntuhan hukum (mauquf) karena tidak ada ibarat kitabnya, sampai tahun 2000-an. Dalam keputusan Munas tersebut, metode istimbath dibagi menjadi tiga tingkatan; metode istimbath qauli (termaktub ibarat kitab), metode ilhaqi (analogi masalah kepada masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya  dalam ibarah kitab) dan metode  manhaji  (menetapkan  hukum dengan cara mengikuti metode imam mazhab tentang masalah yang tidak bisa dijawab oleh metode qauli dan ilhaqi).
Upaya ini sebenarnya telah dilakukan oleh para pembaharu di dalam NU sendiri. Yang paling fenomenal adalah keputusan Munas NU di Lampung pada 1992 yang menegaskan keabsahan bermadzhab secara manhajy (metodologis). Keputusan ini bisa dianggap sebagai terobosan yang sangat berani karena memberikan peluang untuk tidak terikat, bermadzhab atau taqlid kepada putusan-putusan hukum hasil istimbath para Imam Madzhab. Para ulama NU hanya dituntut untuk tetap mempergunakan teori dan    metodologi     yang    dikembangkan        para    imam    tersebut. Bermadzhab    secara        manhajy    merupakan    jalan    moderat    bagi    upaya mengakomodir berbagai perubahan di tengah masyarakat yang terjadi terus-
 
menerus. Ketika kondisi masyarakat sebagai obyek hukum mengalami perubahan maka fiqih juga dituntut melakukan perubahan agar ia tidak gagap memberikan jawaban-jawaban dari persoalan yang bermunculan akibat    arus        perubahan.    Di     sisi    lain,    dengan    tetap    mempertahankan metodologi para ulama terdahulu para mujtahid sekarang tidak mengalami keterputusan dengan khazanah intelektual masa lalu dan tidak perlu membuang  tenaga  untuk  menyusun  metodologi  baru  dari  nol.  Sebab, ternyata metodologi yang dibangun pada abad pertengahan tersebut dipandang    masih    mampu    untuk    menyediakan    piranti    inovasi    dan pembaruan.
Periode Ketiga, yakni periode tashih wa taqnin (perbaikan dan legislasi).

Periode ini dimulai dengan proses pembersihan terhadap paham yang ekstrim, baik kanan maupun kiri yang menyusup ke tubuh organisasi NU dengan cara peneguhan Keputusan Munas Lampung 1992 tentang metode istimbath hukum dilingkungan  NU  dan ditolaknya  konsep  hermeneutika sebagai  metode  ta‟wil dilingkungan  NU  pada  Muktamar  NU  ke-31  di Asrama Haji Donuhudan Jawa Tengah tahun 2004. Pada Muktamar itu juga dimulai  pembahasan  tentang  kebijakan  pemerintah  dan  undang-undang yang dibahas dalam komisi masail diniyyah qonuniyyah (masalah keagama perundang-undangan) tersendiri.
Forum Bahtsul Masail tingkat Nasional sendiri sudah diadakan 42 kali,

yang dimulai dari tahun 1926 sampai 2007. Namun karena ada beberapa Muktamar  yang  dokumennya  tidak/belum  ditemukan,  yaitu  Muktamar XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII dan XXIV, maka berdasarkan dokumen yang dapat dihimpun, hanya ditemukan 36 kali bahtsul masail yang menghasilkan
536  keputusan.  HM.  Cholil  Nafis mengklasifikasikan  keputusan  Lajnah

Bahtsul Masail dalam dua kelompok.

Pertama adalah keputusan non-fiqih, yaitu keputusan yang tidak berkaitan dengan masalah hukum praktis. Kedua adalah keputusan hukum fiqh, yakni yang berkaitan dengan hukum-hukum praktis (‟amaliy). Tetapi pada   tahun   2000-an   kebelakang   keputusan-keputusan   bahtsul  masa‘il
 
diklasifikasi menjadi tiga tema besar. Pertama, waqi‟iyah,  yaitu membahas tentang masalah-masalah keagamaan yang berkaitan dengan halal dan haramnya suatu masalah. Kedua, maudlu‟iyah, yang membahas masalah- masalah aktual tematik yang perlu disikapi oleh warga nahdhiyin. Ketiga, qanuniyah, yaitu membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan respons NU terhadap kebijakan publik, undang-undang dan khususnya Rencangan Undang-Undang.
Dalam  buku  Antologi  NU  karya  H.  Soelaeman  Fadelli  dan  Muhammad

Subhan diterangkan tentang mekanisme kerja dari Lembaga Bahtsul Masail, yakni, sebagai berikut:
Pertama-tama   semua   masalah   yang   masuk   ke   lembaga   diinventarisir, kemudian disebarkan ke seluruh ulama, anggota syuriah dan para pengasuh pondok pesantren yang ada di bawah naungan  NU. Selanjutnya para ulama melakukan penelitian  terhadap  masalah  itu  dan  dicarikan  rujukan  dari  pendapat-pendapat ulama madzhab melalui kitab kuning (klasik). Selanjutnya mereka bertemu dalam satu forum untuk saling beradu argumen dan dalil rujukan.
Dalam forum tersebut seringkali mereka hrus berdebat keras mempertahankan

dalil yang dibawanya, sampai akhirnya ditemukan dalil dasar yang paling kuat. Barulah ketetapan hukum itu diambil bersama, secara mufakat.
Pada umumnya rujukan yang diambil oleh para Ulama NU mengikuti pendapat Imam Syafi‟i. Hal ini karena madzhab Syafi‟i paling banyak diikuti kaum muslimin dan lebih sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan geografis Indonesia. Jika pendapat Imam Syafi‟i tidak tersedia, maka pendapat ulama yang lain diambil, sejah masih dalam lingkungan  madzhab yang empat (Syafi‟i, Malilki, Hambali dan Hanafi).   Meskipun  semua  dasar   selalu  merujuk  pada  pendapat  para  ulama pendahulu, namun kondisi masyarakat selalu dijadikan pertimbangan dalam penerapannya.
Dasar  sikap  NU  untuk  bermadzhab,  menurut KH.  Sahal  Mahfudh, yang kini (2010) mantan Rais 'Aam Syuriah PBNU, sebagaimana dimuat di NU  online,  bahwa  NU  secara  konsekuen  telah menindaklanjuti  sikapnya yakni dengan upaya pengambilan hukum dari referensi ("maraji‖) berupa kitab-kitab  fiqih  yang  pada  umumnya  dikerangkakan  secara  sistematik
 
dalam beberapa komponen: ‗ibadah, mua'amalah, munakahah (hukum keluarga) dan jinayah/qadla (pidana/peradilan). Dalam hal ini para ulama NU    dan    forum    Bahtsul    masa'il    mengarahkan    orientasinya    dalam pengambilan hukum kepada aqwal al-mujtahidin (pendapat para mujtahid) yang muthlaq ataupun muntashib. Bila kebetulan ditemukan qaul manshush (pendapat yang telah ada nashnya), maka qaul itulah yang dipegangi. Kalau tidak  ditemukan,  maka  akan  beralih  ke  qaul  mukharraj  (pendapat  thasil takhrij). Bila terjadi khilaf (perbedaan pendapat) maka diambil yang paling kuat sesuai dengan pentarjihan para ahlul-tarjih. Mereka juga sering mengambil  keputusan  sepakat  dalam  khilaf  akan  tetapi  juga  mengambil sikap untuk menentukan pilihan sesuai dengan situasi kebutuhan hajjiyah tahsiniyah (kebutuhan sekunder) maupun dharuriyah (kebutuhan primer).
Sebagai produk ijtihad, maka sudah sewajarnya jika fiqih terus berkembang lantaran pertimbangan-pertimbangan sosio-politik dan sosio- budaya  serta  pola  pikir  yang  melatarbelakangi  hasil  penggalian  hukum sangat mungkin mengalami perubahan. Para peletak dasar fiqih, yakni imam mazhab (mujtahidin) dalam melakukan formasi hukum Islam meskipun digali langsung dari teks asal (al-Quran dan Hadis) namun selalu tidak lepas dari pertimbangan "konteks lingkungan" keduanya baik asbab al-nuzul maupun asbab al-wurud. Namun konteks lingkungan ini kurang berkembang di kalangan NU. Ia hanya dipandang sebagai pelengkap (komplemen) yang memperkuat   pemahaman   karena   yang   menjadi   fokus   pembahasannya adalah  norma-norma  baku  yang  telah  dikodifikasikan  dalam  kitab-kitab, furu' al-fiqh. Fungsi syarah, hasyiyah, taqrirat dan ta'liqat juga dipandang sebagai "figuran" yang hanya berfungsi memperjelas pemahaman  muatan teks.    Meskipun    di    dalam    kitab-kitab    syarah,    hasyiyah,    ta'liqat    sering ditemukan adanya kritik, penolakan (radd), counter, perlawanan (i'tiradl), atas teks-teks   matan   yang   dipelajari   dan   dibahas,   namun   hal   itu   kurang mendapat kajian serius di lingkungan NU.
Karena sadar bahwa fiqih merupakan produk ijtihad, demikian Sahal

Mahfudz  melanjutkan  tulisannya,  maka  para  fuqaha  terdahulu  baik  al-
 
a'immah al-arba'ah maupun yang lain meskipun berbeda pandangan secara tajam, mereka tetap menghormati pendapat lain, tidak memutlakkan pendapatnya dan menganggap ijtihad fuqaha lain sebagai keliru. Mereka tetap berpegang pada kaidah “al-ijtihad la yunqadlu bi al-ijtihad”, yakni bahwa suatu    ijtihad    tidak    bisa    dibatalkan    oleh   ijtihad    lain.    Masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan. Hasil ijtihad seorang fuqaha mungkin tidak  pas pada ruang  dan waktu tertentu tetapi  sesuai  untuk  ruang dan waktu yang berbeda. Disinilah fiqih menunjukkan wataknya yang fleksibel, dinamis, realistis, dan temporal, tidak kaku dan tidak pula permanen.
KH.    Syansuri    Badawi,    salah    seorang    Kiai    dan    pembesar    NU,

mengatakan bahwa ijtihad yang dilakukan para ulama NU dalam Bahtsul Masail adalah bentuk qiyas. Tetapi ijtihad yang seperti itu dilakukan sejauh tidak ada qaul (pendapat) para ulama yang dapat menjelaskan masalah itu. Qiyas dilakukan sejauh tidak bertentangan dengan al-Qur;an dan al-Hadist. Hal ini sejalah dengan pendapat Imam   Syafi‘i bahwa ijtihad  adalah qiyas.
Penggunaan ar-ra'yu yang harus dilakukan dengan memenuhi syarat ketat  adalah  wajar,  karena  dalam  hal  ini  yang  dicari  bukanlah  hal-hal duniawi tetapi hukum agama yang membawa konsekuensi ukhrawi. Hadits Nabi menerangkan bahwa barang siapa menafsirkan al-Quran dengan pendapat atau selera sendiri, maka baginya disiapkan tempat di neraka. Kesembronoan dalam menggunakan ra'yu atau ijtihad akan membawa konsekuensi  yang  berat,  bukan  saja  dosa  akibat  salah  karena  sembrono, tetapi juga dosa para pengikutnya yang harus terpikul.
Ketika menghadapi masalah yang serius kekikian yang di masa lalu peristiwa itu belum pernah terjadi, maka Bahtsul Masail selalu meminta penjelasan terlebih dahulu kepada para ahlinya. Di saat akan menjatuhkan hukum asuransi, misalnya, Lembaga Bahtsul Masail mengundang para praktisi asuransi. Begitu juga ketika akan membahas operasi kelamin, Lembaga Bahtsul Masail juga mengundang mereka yangt erkait dengan masalah itu, seperti waria yang akan melakukan operasi, dokter yang akan menangani dan juga psikolog. Bahkan ketika akan membahas praktek jual
 
beli emas sistem berantai gaya Gold Guest, LBM mengundang kepla sistem perwakilan Gold Quest untuk wilayah Asia. Mereka pun datang dan menjelaskan seluk beluk bisnis itu secara terbuka di depan para ulama. Setelah  kasusnya  jelas,  barulah  dikaji  lewat  kitab  kuning  dan  rujukan- rujukan yang lain.


Aswaja

Aswaja adalah singkatan yang sudah sangat akrab di telinga warga NU, yakni  Ahlsussunnah Wal Jama‘ah.  Di sekolah-sekolah dan pondok pesantren NU biasanya terdapat pelajaran khusus tentang Aswaja.
Aswaja berasal dari tiga kata, yakni, Ahlun yang bearti golongan, keluarga atau pengikut. As-Sunnah yang artinya ajarah Rasulullah yang meliputi Sabda Rasul, perilaku dan ketetapan Rasulullah Saw. Sedangkan al- Jama‘ah     mengandung     beberapa    arti,     Jama‘ah     para     sahabat     Nabi, Khulafaurrasyidin, as-Sawadul A‘dham (golongan Mayoritas Ummat Islam); Jama‘ah  kaum muslimin yang  telah  membaiat kepada Negara, para  imam Mujtahid, pra pengikut Imam Abu Hasan al-Asy‘ari  dan  al-Maturidi dalam aqidah. Dengan demikian kaum Ahlussunah wal Jamaah adalah kaum yang menganut i‘toqad  sebagaimana i‘tiwad  yang  dianut oleh  Nabi  Muhammad saw dan sahabat-sahabat beliau.
Berpegangnya NU  pada i‘tiqot  Aswaja  sangat kentara mempengaruhi

hukum Islam yang difatwakan. Kita akan segara dapat memahami dan memaklumi pendapat-pendapat NU tentang masalah fiqh secara tahu ciri-ciri dari perilaku kaum ahlussunah wal Jama‘ah. Ciri-ciri tersebut, adalah:
a.   Berpegang teguh pada kitab Allah dan Sunnah Rasul.

b.  Pengikut  setia  dan  pelestari  sunnah-sunnah  Rasul  serta  para

Sahabat Rasul.

c.   Mengikuti  langkah dan  fatwa  para  khulafaurrasyidin,  juga  para sahabat-sahabat Rasul.
d.  Mengikuti  dan   melaksanakan  ijma‘  para   Ulama   dalam masalah khilafah,  memilih  pendapat   sawadil   a‘dham  (mayoritas);  serta
 
mengikuti    imam    madzhab    sekiranya    tidak    mampu berijtihad/sendiri.


Untuk Phoin pertama dan kedua kami rasa tidak perlu dijabarkan lagi. Sementara untuk phoin ketiga dan keempat butuh penjelasan lebih jauh. Kenapa    NU    memilih    untuk    mengikuti    langkah    dan    fatwa    para khulafaurrasyidin, juga para sahabat-sahabat Rasul?
Dasarnya adalah hadist Rasulullah:

“Maka bahwasannya siapa yang  hidup  (lama) di  antaramu  niscaya akan melihat perselisihan (paham) yang banyak . ketika itu pegang teguhlah Sunnahku dan sunnah khalifah Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Ustman dan Ali)   yang   diberi   hidayah.   Pegang   teguhlah   itu   dan   gigitlah   dengan gerahammu (HR. Imam Abu Dawud)


“Para sahabatku adalah ibarat bintang-bintang. Dengan siapapun di antara mereka, kamu sekalian mengikutinya, maka kamu akan mendapatkan petunjuk.” (HR. Baihaqi)


Kenapa NU memilih  mengikuti dan  melaksanakan ijma‘ memilih pendapat mayoritas? Dasarnya  adalah  hadist  Rasulullah: ―Sesungguhnya  ummatku tidak mungkin akan sepakat dalam kesesatan. Maka, bila kamu menemukan perselisihan, ikutilah golongan mayoritas.‖ Juga al-Qur‘an  surat  an-Nisa‘ ayat
115:


 
     
 

 
   
 
   
 
      
 



 
  
 
 
 

 

 


Artinya:

Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia
 
ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. (Q.S. An-Nisa‘ : 155)


Aswaja juga menjadi merupakan paham keagamaan yang di dalamnya mempunyai konsep, salah satunya adalah moderat (tawasut), setidaknya harus memandang dan memperlakukan budaya secara proporsional (wajar). Karena budaya, sebagai kreasi manusia yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bisa terjamin. Budaya memiliki nilai-nilai positif yang bisa dipertahankan bagi kebaikan manusia, baik secara personal maupun sosial.
Dalam hal ini, berlaku sebuah kaidah fikih "al muhafazhah ala al qadim

al-shalih wal al-akhzu bil jadidi al-ashlah", melestarikan kebaikan yang ada dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Dengan menggunakan kaidah ini,  pengikut  Aswaja  memiliki  pegangan  dalam  menyikapi  budaya.  Jadi tidak semuanya budaya itu jelek, selama budaya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan mengandung kebaikan maka bisa diterima. Bahkan bisa dipertahankan dan layak untuk diikutinya. Ini sesuai dengan sebauh kaidah fikih, "al-adah muhakkamah" bahwa budaya atau tradisi (yang baik) bisa menjadi pertimbangan hukum.
Selain  itu,  NU  juga  memiliki  banyak  sekali  tokoh  yang  seringkali

pendapat-pendapatnya dijadikan rujukan oleh jamaah Nahdhiyin, meskipun tidak  diijma‘kan dalam Bahtsul  Masail.  KH. Abdurrahman Wahid misalnya, beberapa kali mengeluarkan pendapat-pendapat seputar hukum Islam yang tidak jarang kontroversial dengan ulama NU yang lain.
NU  juga  memiliki  Majalah  Aula  dan  situs  resmi  di  dunia  maya,

sebagai sarana untuk memberikan informasi-informasi seputar NU dan pendapat-pendapat NU dalam menanggapi  suatu masalah, khususnya yang menjadi isu Nasional. Dalam situs dan majalah tersebut terdapat artikel dan tanya jawab seputar fiqh, yang ditulis dan asuh oleh para Ulama NU.
M. Yusuf Amin Nugroho

Rekomendasi Artikel: