Pendidikan

Menyoal Kontraproduktif Kebijakan Pendidikan


Judul: Menyoal Kontraproduktif Kebijakan Pendidikan
Bahan ini cocok untuk Semua Sektor Pendidikan bagian SISTEM PENDIDIKAN / EDUCATION SYSTEM.
Nama & E-mail (Penulis): Fredrik Kande
Saya Mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta
Topik: Menyoal Kontraproduktif Kebijakan Pendidikan
Tanggal: 23 April 2008

Menyoal Kontraproduktif Kebijakan Pendidikan

Oleh: Fredrik A.Kande*)

Salah satu isu pendidikan yang akhir-akhir ini mendapat sorotan publik adalah masalah kebijakan. Kebijakan merupakan instrumen untuk mencapai tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan akan berhasil apabila kebijakan yang dihasilkan tidak saja rasional tetapi juga partisipatif. Pengalaman di Indonesia menunjukkan, bahwa kebijakan-kebijakan pendidikan yang lahir selalu tidak memuaskan banyak pihak. Bahkan, tidak jarang selalu bernasib jelek. Fakta memperlihatkan, banyak kebijakan pendidikan di Indonesia pada tingkatan implementasi menimbulkan persoalan serius. Bukan saja tidak berhasil tetapi justru pada titik tertentu menimbulkan persoalan baru. Karena itu wajar, jika ada di antara anak bangsa kembali mempersoalkan kebijakan-kebijakan pendidikan. Bukankah ini pertanda ada kegetiran sebagai akibat logis dari gonta-ganti kebijakan, Padahal kebijakan yang sifatnya makro diharapkan tidak sedemikian nasipnya. Pada tingkatan implementasi menimbulkan kebingungan dan kekwatiran aparatus sekolah. Sebut saja KBK jadi KTSP dan UN yang dimodifikasi dengan penambahan mata uji berdasarkan ciri program pendidikan, serta Ujian Nasional tingkat SD.

Apa yang bisa dikatakan atas kenyataan ini, padahal sudah berapa anggaran yang dihabiskan. Jujur, bahwa sejauh ini perumusan kebijakan pendidikan kurang mempertimbangkan aspek lapangan. Model rasionalitas instrumen masih sebagai "trade mark" dalam pembuatan kebijakan. Rasionalitas intrumen cenderung memapankan kebijakan, sehingga tidak terbuka terhadap realitas yang sesungguhnya. Karena itu rasionalitas instrumen kebijakan tidak serta merta memberikan kepuasan. Padahal di satu sisi, aparatus sekolah memiliki potret yang berbeda-beda. Bahkan, potret itu memperlihatkan gap yang cukup lebar, baik dari segi input, process maupun output. Sementara aparatus sekolah dipaksakan melaksanakan kebijakan.

Apakah negara melalui pembuat kebijakannya kurang cerdas sehingga melahirkan kebijakan yang kurang cerdas pula, ataukah terlalu begitu saja mempercayai model rasionalitas intrumen yang dianggap sebagai metodologi paling efektif dan efisien untuk mengintervensi lajunya permasalahan pendidikan. Kalau dianggap efektif dan efisien, maka itu menurut siapa? Sebab belum tentu bagi aparatus sekolah efektif dan efisien.

Rasionalitas instrumen yang dikembangkan merupakan tameng akademis. Pada satu sisi menafikan realitas aparatus sekolah yang berada dalam situasi senjang. Tentu kita tidak bermimpi dan tidak akan mau bermimpi agar aparatus sekolah dijadikan laboratorium praktik sebuah rasionalitas yang bersembunyi di balik jubah birokrasi pendidikan tingkat pusat yang memang determinan.

Bahwasanya sebuah kebijakan tidak lain sebagai produk dari hubungan antara kuasa dan wacana pengetahuan telah mereprentasikannya. Sebagaimana dikatakan Michael Foucault (1984), ". that knowledge and power are always inextricably related and that there are always sociological implication to production of knowledge." Walaupun, hubungan tersebut tidak selamanya berlaku untuk semua pengetahuan, tetapi perlu dicermati bagaimana hubungan itu berlangsung dan sejauhmana kuasa merepresentasekan diri secara kelembagaan dan mempengaruhi pengetahuan. Akibat dari hubungan yang tak dapat dilepaspisahkan itu, maka pada garis inilah pengetahuan telah mengalami reduction yang merepresentasikan diri dalam intrumen policy. Instrumen policy secara sistematis mengonstruksi logika sistem yang mau tidak mau seluruh aparatus sekolah juga masyarakat harus menelannya. Akibatnya kesadaran aparatus sekolah untuk berkreasi dan mengartikulasikan diri sesuai potensi dirinya tidak tumbuh. Pengetahuan menjadi terinstrumentalisasi hanya seberupa kebijakan-kebijakan. Kondisi ini ikut diperjelek lagi oleh proses perumusan kebijakan pendidikan yang harus melewati lorong-lorong abu-abu, sehingga pilihan kebijakan yang diambil kurang cerdas karena terpaksa.

Rasanya jalan menuju kecerdasan bangsa masih jauh dari mimpi. Pada titik ini perlu dikoreksi persinggungan politis yang telah menyiderai misi suci pendidikan. Benar bahwa negara memiliki kepentingan yang kuat atas pendidikan, dan karenanya seluruh kebijakan pendidikan merupakan manifestasi dari kekuasaan negara atas warganya dalam menentukan mutu kehidupannya. David Widihandojo (2006) pernah mengajukan pertanyaan, mengapa negara memiliki kepentingan langsung atas pendidikan? Ia menjawab, kepentingan negara selalu terkait dengan agenda politik yang mendesak dalam proses terbentuknya sebuah nation state. Salah satu yang menentukan adalah upaya negara untuk memapankan posisi ekonominya melalui industrialisasi. Industrialisasi membutuhkan tenaga kerja dengan kualifikasi yang jauh berbeda dengan pekerja agraris. Pekerjaan industri dituntut memiliki keterampilan atas dasar pengetahuan dan teknologi, dan itu hanya diperoleh melalui pendidikan. Di sinilah letak kepentingan negara secara langsung atas pendidikan. Atau dengan kata lain pendekatan yang dominan dalam permusan kebijakan-kebijakan pendidikan adalah untung rugi.

Kepentingan negara di atas adalah yang bukan tidak seharusnya, namun kepentingan tersebut harus diletakkan dalam konteks keberagaman realitas yang memang senjang. Di sinilah akan tercipta paralelisme dengan proses pembebasan manusia. Namun oleh karena kepentingan yang sebegitu positivistik, maka birokrasi pendidikan ironis cenderung tercabut dari masyarakat dan berlakunya bersifat determinan terhadap komunitas pendidikan. Pimpinan birokrasi pendidikan hanya merupakan representasi kepentingan penguasa. Akibatnya kebijakan pendidikan yang dilahirkannya inkrementalis. Olehnya kita terus mengalami situasi keterjebakan dalam lingkaran lama.

Untuk keluar dari situasi keterjebakan ini sudah saatnya kalau kita merujuk pada model rasionalitas komunikatif sebagaimana yang ditawarkan Habermas. Sebab, bukankah pendidikan juga merupakan salah satu sektor publik yang dapat mengemansipasi warganya. Menurut Habermas (Heru Nugroho, 2004), "proses ini perlu dipecahkan melalui suatu diskusi rasional yang mengedepankan pertukaran informasi, dan pemikiran yang memadai dan transparan antara semua pihak, baik para ilmuan, politikus, maupun warga masyarakat umumnya. Diskusi rasional tersebut bisa dalam bentuk pertukaran pikiran maupun penyampaian keberatan atas peserta lain, yang menuntut pertanggungjawaban rasional. Diskusi rasional tersebut harus terarah pada pencapaian konsensus bersama."

Menurut Habermas (Wayne Parson, 2001), "kita sebaiknya menggeser perspektif dari nalar yang terbentuk dalam pengertian subyek-obyek yang terindividualisasikan (individualized), ke konsep penalaran yang terbentuk dalam komunikasi intersubjektif. Penalaran semacam ini diperlukan ketika "kehidupan bersama yang berbeda-beda" dalam ruang dan waktu yang sama ini mendesak kita untuk mencari cara menemukan kesepakatan tentang bagaimana menangani persoalan kolektif. Upaya membangun rasa saling memahami (mutual understanding) sebagai fokus aktivitas penalaran akan menggantikan "filsafat kesadaran" yang berorientasi subyek."

Model rasionalitas komunikatif tidak saja mengantar kita untuk tiba pada konsensus bersama tentang efektifas dan efisiensi kebijakan pendidikan, tetapi juga untuk meminimalkan resistensi yang besar. Mungkinkah ada ruang bagi aparatus sekolah untuk mengartikulasikan aspirasi dan kegetiran selama ini? Dan mungkin pula kita sudah harus mulai belajar untuk mempercayakan aparatus sekolah. Kalau bukan sekarang kapan lagi ! Dalam kerangka itu, diskursus justru semakin diperlukan dalam analisis, perumusan dan implementasi kebijakan di tengah-tengah realitas pendidikan kita yang senjang !

*) Dosen FKIP Univ. Kristen Artha Wacana, Mahasiswa S2 Manajemen Pendidikan Univ. Negeri Yogyakarta
Saya Fredrik Kande setuju jika bahan yang dikirim dapat dipasang dan digunakan di Homepage Pendidikan Network dan saya menjamin bahwa bahan ini hasil karya saya sendiri dan sah (tidak ada copyright). .

.