Pembangunan Berdimensi Kerakyatan (People Centered Development)
Menurut Korten (1984) dalam Tjokrowinoto (1996 : 218), logika yang melandasi paradigma ini adalah keseimbangan ekologi manusia (balanced human ecology), sumber pembangunan yang utama adalah informasi prakarsa yang kreatif yang tidak pernah habis, dan tujuannya adalah perkembangan manusia dalam arti aktualisasi yang optimal dari potensi manusia. Paradigma ini memberi peran kepada individu, bukan hanya sebagai subyek, tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan tujuan, menguasai sumber daya dan mengarahkan proses yang menentukan hidupnya. Oleh karenanya paradigma ini memberikan tempat yang penting bagi prakarsa dan keanekaragaman lokal, serta pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (self reliant community).
Bryant & White (1987 : 22-23) memandang pembangunan yang berwawasan “people centered” sebagai proses peningkatan kemampuan manusia untuk menentukan masa depannya dan ini berarti masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pembangunan dan atau masyarakat perlu berperan serta. Selain itu ditegaskan pula bahwa pembangunan bukanlah semata-mata untuk meningkatkan manfaat material yang pada tataran praksis seringkali membuahkan dehumanizes. Dan untuk itu maka paradigma people centered development ini dalam membangun martabat manusia membutuhkan aspek-aspek antara lain : (1) capacity, (2) equity, (3) empowerment, (4) sustainability, (5) interdependence.
Dalam pandangan Budiman (1995), paradigma people centered development ini diartikan sebagai upaya pembangunan yang ditujukan kepada manusia melalui penciptaan kondisi atau lingkungan, baik lingkungan politik maupun budaya yang dapat mendorong lahirnya manusia yang kreatif. Karena hanya manusia yang kreatif yang mampu menyelenggarakan pembangunan dan memecahkan masalah yang dimilikinya.
